Anggota Komisi II DPR RI Evi Fatimah saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan Pemilu 2019 di Purwakarta. Foto: Erman/rni

Hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 kurang dari 20 hari lagi, namun masih banyak kebutuhan logistik Pemilu yang masih belum dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, termasuk di Kabupaten Purwakarta. Untuk itu, Anggota Komisi II DPR RI Evi Fatimah menekankan agar KPU RI segera memenuhi kekurangan logistik tersebut agar segera terdistribusi tepat waktu.

“Saya akan terus mendorong KPU RI untuk segera memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada. Memenuhi kekurangan terkait bilik suara dan lain-lain termasuk juga belum diterimanya tinta, segel, form C1 plano dan C1 hologram. Karena KPU Purwakarta akan segera mendistribusikannya," kata Evi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan Pemilu 2019 di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (27/3/2019).

Selain itu, Evi juga memberikan beberapa catatan terkait ketersediaan perangkat sound system serta generator listrik. Menurutnya KPU Purwakarta juga harus memastikan kedua peralatan tersebut tersedia dan berfungsi dengan baik. Output dari pengeras suara harus terdengar dengan jelas terutama saat penghitungan suara. Bukan tidak mungkin bila suara saat penghitungan tidak jelas, bisa menimbulkan kekacauan.

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengapresiasi kinerja KPU Purwakarta yang mengantisipasi permasalahan terkait persiapan Pemilu. KPU Purwakarta dengan cepat selalu melaporkan bila ada permasalahan baik itu terkait logistik Pemilu. Serta selalu melakukan koordinasi aktif dengan pihak-pihak lain seperti Bawaslu, TNI, Polri, pemda, dan PT. Pos Indonesia dalam memetakan daerah rawan serta mendistribusikan logistik.

“Beberapa permasalahan sudah diantisipasi oleh KPU Purwakarta, mudah-mudahan persiapan Kabupaten Purwakarta terkait Pemilu serentak ini, betul-betul berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama di rapat-rapat di Komisi II," pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu. (es/sf)